Melani Leimana Apresiasi Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Indonesia

15-12-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimana Suharli saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadia. Foto: Jaka/nr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Melani Leimana Suharli mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) yang telah mengutamakan pertumbuhan sekaligus pemberdayaan UMKM di Indonesia. Baginya, penyelenggaraan sosialisasi perizinan berusaha melalui NIB ini akan mempermudah para pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas.

 

“Saya berpikir, apa yang bisa saya berikan kepada konstituen saya? Ternyata, ada salah satunya sosialisasi untuk UMKM. Para pelaku UMKM di konstituen saya telah saya kumpulkan. Ternyata, banyak sekali yang senang dengan sosialisasi Nomor Izin Berusaha (NIB) ini. Banyak sekali yang menantikan untuk mendapatkan akses NIB ini,” ungkap Melani dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).

 

Sejalan dengan kesepakatan antar negara G20, politisi Fraksi Partai Demokrat turut mendukung penuh penambahan nilai penguatan keterkaitan antara investor asing dengan UMKM. Terbukti, jelasnya, Kementerian Investasi/BPKM telah menerbitkan 1.513.000 NIB hingga 13 Juli 2022. Dirinya berharap Kementerian Investasi/BPKM konsisten mewujudkan kesepakatan tersebut.

 

Walaupun begitu, Melani mendorong Kementerian Investasi/BPKM berupaya agar Indonesia segera naik level hingga ke peringkat ke-40, yang sebelumnya peringkat ke-73 dalam kategori kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) berdasarkan perhitungan Bank Dunia. Dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), menurutnya, akan memberikan kemudahan sekaligus akselerasi demi memperbaiki iklim bisnis Indonesia yang lebih baik. (ts/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...